Selasa, 20 September 2016

SYARIAT ISLAM DAN POLITISI

SYARIAT ISLAM DAN POLITISI
1.      Masih ingatkah kita dengan Ketua MK yang mengusulkan koruptor untuk dipotong jarinya? Belakangan beliau tertangkap tangan oleh KPK menerima suap.
2.      Masih ingatkah kita dengan Anggota DPRD DKI yang berniat maju di Pilkada dengan program menegakkan Syariat Islam di Ibukota negara RI? Belakangan KPK juga menangkap yang bersangkutan atas uang suap yang diterimanya.
3.      Belum hilang pula dari ingatan kita begitu bersemangatnya aktivis Partai Dakwah di setiap kesempatan yang selalu koar-koar soal hijab syar'i ? Lantas beberapa waktu lalu kita mengetahui istri muda sang Ketua Partai Dakwah yang masih SMU tidak pakai hijab, bahkan beberapa minggu lalu seorang anggota parlemen dari partai yang sama menikahi perempuan muallaf yang juga tidak pakai jilbab.
4.      Dan masih terekam dalam jejak digital bagaimana seorang Ketua DPD mengusulkan hukuman mati bagi koruptor? eh beliau tertangkap tangan menerima suap beberapa hari yang lalu.
5.      Atau di masa silam gencar sejumlah partai Islam menolak perempuan menjadi pemimpin, namun mereka kemudian menurunkan Gus Dur dan menaikkan Mega sebagai presiden?
6.      Atau sekarang sejumlah pihak menolak petahana ibu kota dengan alasan ayat kitab suci, tapi malah menyorongkan perempuan dari kota lain sebagai calon penantangnya,
7.      Atau menyalonkan seorang tokoh dari partai Islam lainnya yang telah menikahi perempuan filipina dan belum berjilbab.
8.      Ada juga partai dakwah yang menerima kandidat non-muslim di pilkada surakarta lengkap dengan berbagai penjelasan syar'i-nya, lantas sekarang kuat sekali menolak calon non-Muslim. Mereka pakai Syariat Islam untuk menolak atau mendukung orang sesuka mereka saja.
9.      Sudah beberapa dari berbagai partai dakwah, partai islam yang terjerak korupsi
Nah, mulai saat ini berhati-hatilah setiap politisi bicara soal Syariat Islam. Jangan mudah terpesona. Jangan mudah menganggap mereka tokoh Islam hanya karena bicara satu-dua ayat dan hadits. Lihat track record mereka. Cukup sudah politisasi syariat Islam untuk kepentingan sesaat. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang murah.
Rakyat lapar, mereka kasih ayat. Kota kumuh, mereka beri hadits. Sungai bau, mereka kasih fatwa. Politisi korup, mereka kasih khutbah. Begitulah Syariat Islam di tangan para politisi dan parpol. Tidak ada program konkrit yang mereka tawarkan selain menggunakan mimbar masjid untuk ngompol (ngomong politik).

Kembalikan urusan Syariat Islam kepada para Kiai/Ulama. Rebut kembali Syariat Islam dari tangan para politisi. Kita kembalikan Syariat Islam ke jalurnya yang benar agar tidak cuma jadi bahan kampanye para politisi. Mari kita jaga kesucian Syariat Islam dari tangan politisi kotor.

Kamis, 15 September 2016

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT YUSRIL IHZA MAHENDRA ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TERAKHIR KALI DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016)

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT YUSRIL IHZA MAHENDRA ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TERAKHIR KALI DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016)

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI,
Saudara Pemohon,
Saudara Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia,
Saudara Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Saudara-Saudara Pihak Terkait dalam perkara ini,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,


       Izinkan saya, para Yang Mulia, untuk membacakan tanggapan saya selaku pihak terkait dalam perkara ini sebagai berikut:


        Maksud Pemohon, Saudara Basuki Tjahaja Purnama, dalam perkara ini adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang -- yang selanjutnya saya sebut sebagai "undang-undang yang dimohonkan untuk diuji" -- terhadap norma Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya akan saya sebut "Undang-Undang Dasar 1945".


       Pemohon dalam perkara ini, Saudara Basuki Tjahaja Purnama, adalah seorang warganegara Indonesia yang menurut norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah pihak yang berhak untuk memohon pengujian undang-undang kepada Mahkamah. Pemohon yang pekerjaannya sekarang adalah Gubernur DKI Jakarta,  menurut keterangannya akan mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Karena itu, Pemohon, sebagaimana diuraikannya dalam permohonan, meyakini bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau "legal standing" untuk mengajukan permohonan pengujian atas undang-undang ini. Saya, yang juga, Insya Allah, akan maju sebagai calon Gubernur DKI, merasa berkepentingan dengan permohonan Pemohon, karena jika permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah tanpa memperhatikan kontra-argumen dari pihak lain yang berkepentingan, maka hal itu saya perkirakan akan merugikan hak-hak konstitusional saya yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, jika Pemohon berkeyakinan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan, maka saya juga berkeyakinan mempunyai legal standing untuk diizinkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini.


Ketua dan Majelis Hakim yang saya muliakan,


       Dalam permohonannya, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon memohon pengujian terhadap Pasal 70 ayat (3) huruf a karena "penafsirannya dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945". Pada hemat saya, norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji itu tidaklah memerlukan penafsiran karena bunyi kalimatnya sangatlah jelas yakni "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara".  Kata "harus" dalam kalimat tersebut tentu berbeda dengan kata "harus" dalam hukum fiqih yang merupakan terjemahan dari kata "mubah" atau "jaiz" yang bermakna norma yang nertal, jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa.


        Dalam perumusan norma hukum Indonesia, kata "harus" adalah padanan kata yang  sama artinya dengan kata "wajib" dalam hukum fiqih. Wajib dalam hukum fiqih artinya suatu suruhan akan  mendapat pahala jika dikerjakan dan mendapat dosa jika tidak dikerjakan.  "Harus" dan "wajib" adalah norma yang bersifat imperatif, yakni sesuatu yang mesti dikerjakan dan jika tidak dikerjakan, maka orang yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Undang-undang bisa saja tidak menyebutkan sanksi apapun terhadap petahana yang melanggarnya, namun pejabat atau aparat penegak hukum dapat menimbang-nimbang sanksi apa yang pantas untuk dijatuhkan. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum misalnya, dapat saja menerbitkan peraturan pelaksana, bahwa jika petahana tidak bersedia untuk melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, maka calon petahana itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pilkada.  Pemberian sanksi semacam itu, dalam hukum fiqih digolongkan sebagai "ta'zir"  yakni ada norma di dalam al-Qur'an maupun hadits yang mengharamkan sesuatu, tetapi tidak menyebutkan apa sanksi bagi orang yang melanggarnya, misalnya meminum alkohol,  main judi dan makan daging babi. Di dalam al-Qur'an ada norma yang mengatakan "hurrimat 'alaikumul khamaru wal mayasir wa lahmal hinzir"  dan seterusnya (diharamkan kepada kalian meminum alkohol, main judi dan memakan daging babi), tetapi jika ada yang melakukannya, tidak ada sanksinya yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Maka kalau tidak ada hadits yang memerinci sanksinya, maka para hakimlah yang berijtihad untuk menaksir (ta'zir) hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang yang terbukti meminum minuman keras, main judi dan makan babi. Putusan hakim ini menjadi yurisprudensi dalam hukum pidana Islam.


        Bagi saya, norma Pasal 70 ayat (3) itu sudah terang-benderang artinya, yakni bagi setiap petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah yang sama, dia wajib untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara dan hal ini bukanlah hasil dari sebuah penafsiran sebagaimana yang dipahami oleh Pemohon dalam angka 1, 2 dan 3 alasan permohonan pengujian yang dikemukakannya. Persoalannya kemudian apakah norma Pasal 70 ayat (3) yang mewajibkan petahana untuk cuti itu bertentangan dengan norma konstitusi dalam  Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)  dan ayat (3)  Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Ataukah norma Pasal 70 ayat (3) mengandung sesuatu yang bersifat multi tafsir sehingga Pemohon menganggap Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkannya atau memberi makna kepadanya, sehingga norma itu menjadi menjadi konstitusional sejalan dengan norma konstitusi?


      Dari pertanyaan di atas, pada hemat saya, tidaklah terdapat pertentangan norma antara norma undang-undang dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a tentang kewajiban cuti bagi perahana dengan norma konstitusi dalam pasal-pasal a quo Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang berisi norma yang mengatur pemilihan kepala daerah yang wajib "dipilih secara demokratis". Tidak ada pertentangan norma apapun antara norma undang-undang yang mewajibkan petahana untuk cuti jika maju di daerah yang sama dengan kewajiban agar kepala daerah dipilih secara demokratis. Apakah kalau petahana cuti di luar tanggungan negara, maka akan berakibat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi tidak demokratis? Sebagai Gubernur DKI yang sedang menjabat dan potensial akan menjadi petahana dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, apakah Pilgub DKI tahun 2017 menjadi tidak demokratis karena Pemohon Saudara Basuki Tjahaja Purnama cuti di luar tanggungan negara? Saya tidak melihat ada logika yang ma'qul (masuk akal) dalam argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita permohonannya.


      Demikian pula, apakah norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji yang mewajibkan petahana untuk cuti ketika berkampanye adakah norma itu bertentangan dengan norma konstitusi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya? Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam permohonannya, di mana letak pertentangan kedua norma tersebut di dalam positanya, tetapi membandingkan ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintantahan itu antara jabatan gubernur yang disandang oleh Pemohon dengan jabatan Presiden RI yang dikatakan oleh Pemohon bahwa jabatannya sama-sama lima tahun.


         Presiden oleh Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak wajib cuti ketika maju sebagai petahana sehingga masa jabatannya utuh selama lima tahun, sementara gubernur petahana, menurut Pemohon, akan berkurang masa jabatannya antara 4 sampai 6 bulan. Pemohon menganggap ada ketidak-setaraan kedudukan warganegara dalam hukum dan pemerintahan bagi warganegara yang menjabat sebagai Presiden dan warganegara yang menjabat sebagai gubenur. Hal ini dikemukakan oleh Pemohon dalam alasan-alasan untuk membuktikan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini.


     Saya ingin menegaskan di sini bahwa masa jabatan Presiden diatur di dalam norma konstitusi (Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945), sementara masa jabatan Gubernur tidak diatur di dalam konstitusi, melainkan di dalam norma undang-undang. Undang-undang telah mengatur masa jabatan Gubernur adalah 5 tahun. Sementara, ketika Gubernur menjadi petahana, undang-undang mewajibkannya untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Jadi baik masa jabatan gubernut mapun kewajiban cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi petahana, dua-duanya diatur dalam norma undang-undang yang kedudukannya secara hirarkis adalah setara. Pembentuk undang-undang tentu mempertimbangkan dengan seksama mengapa untuk Presiden tidak ada kewajiban cuti di luar tanggungan negara, sementara ketentuan itu berlaku bagi gubernur, bupati dan walikota.


          Walaupun sama-sama menjalankan roda pemerintahan, namun ada perbedaan wewenang dan tanggungjawab antara Presiden dengan Gubernur. Presiden, menurut Undang-Undang Dasar 1945, berwenang menyatakan perang, menyatakan keadaan bahaya dan lain-lain kewenangan yang tidak dimiliki oleh Gubernur. Kalau Presiden mangkat atau berhenti dari jabatannya, maka dalam waktu sekejap, Wakil Presiden harus diambil sumpah menggantikannya sebagai Presiden. Sebab, jika dalam keadaan vakum kekuasaan Presiden seperti itu, Wakil Presiden tidak bisa menyatakan perang, menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan lain-lain. Tugas dan wewenang seperti itu tidak ada pada Kepala Daerah. Karena itu, Presiden tidak perlu cuti. Apalagi, jika dalam Pilpres yang bersamaan, Wakil Presiden juga ikut menjadi peserta dalam Pemilihan Presiden. Kalau Presiden dan Wakil Presiden dua-duanya harus cuti di luar tanggungan negara, siapakah yang menjalankan tugas-tugas Presiden. Banyak kerumitan ketetanegaraan yang akan terjadi jika Presiden dan Wakil Presiden harus cuti di luar tanggungan negara, jika keduanya wajib cuti ketika berkampanye, walaupun saya mengakui bahwa Presiden petahana juga sangat mungkin akan menyalahgunakan kekuasaannya jika dia tidak cuti selama menjalankan kampanye sebagai petahana.


        Karena itu, saya berpendapat bahwa tidaklah ada ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan antara Presiden dengan Gubernur dalam hal cuti sebagai petahana. Kalau hal itu dianggap sebagai "hak konstitusional" oleh Pemohon, maka undang-undang berdasarkan norma Pasal 28J  Undang-Undang Dasar 1945 dapat membatasi hak konstitusional tersebut semata-mata untuk menghormati hak asasi orang lain. Di samping itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutannyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan,


       Pada hemat saya, kewajiban petahana untuk cuti dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, justru adalah sejalan dengan norma persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam norma Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Membandingkan kedudukan Presiden dengan Gubernur dalam hal cuti bagi petahana tidaklah relevan dengan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a, karena kecil sekali kemungkinannya seorang Presiden akan bertarung sebagai  petahana dalam pemilihan gubernur. Hal yang sangat mungkin terjadi dalam pemilihan gubernur adalah pertarungan antara seorang gubernur yang sedang menjabat atau petahana dengan calon gubernur, yang bisa saja orang jalanan, yang tidak menduduki jabatan apa-apa, apalagi menjabat sebagai gubernur. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 justru sangat relevan dikaitkan antara calon Gubernur petahana dengan calon Gubernur bukan petahana. Calon Gubernur petahana adalah seorang yang sedang menjabat, dengan segala atribut kekuasaannya, fasilitasnnya, pengaruhnya, aksesnya dengan berbagai sumber baik kekuasaan maupu finansial, apakah berkedudukan setara dengan penantangnya, yang tidak memiliki apa-apa, yang bisa saja hanya dengan modal dengkul menentang Gubernur petahana dengan segala kekuasaan yang dimilikinya?


       Itulah sebabnya, demi kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan, maka pengaturan tentang petahana telah beberapa kali mengalami perubahan dalam undang-undang Pemerintahan Daerah dan kini Undang-Undang Pilkada. Pernah disyaratkan agar kepala daerah petahana, atau ingin maju dalam pemilihan jabatan kepala daerah yang lebih tinggi diwajibkan berhenti dari jabatannya. Karena itulah pada tahun 2006, Pemohon Saudara Basuki Tjahaja Purnama yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Belitung Timur telah berhenti dari jabatannya sebagai Bupati setelah menjabat selama 17 bulan dari lima tahun masa jabatannya, karena maju ke pemilihan Gubernur Bangka Belitung melawan Sdr. Eko Maulana Ali (almarhum) dan beberapa calon yang lain.


        Kemudian kewajiban berhenti sebagai petahana ini telah dipertanyakan oleh Gubernur Lampung (ketika itu)  Drs Sjachroedin ZP dalam perkara Nomor 17/PUU-VI/2008, yang menganggap kewajiban berhenti tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah  bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Atas dasar putusan itulah, pembentuk undang-undang mencari jalan, bagaimana caranya supaya terdapat kesamaan kedudukan di antara para calon kepala daerah tanpa mewajibkan mereka berhenti dari jabatannya, yang mengakibatkan masa jabatan tidaklah lima tahun sebagaimana diatur undang-undang.


      Jalan keluar mengatasi semua itu,  dan juga dengan dilatar-belakangi juga dengan upaya mencegah petahana menyalahgunakan kekuasaannya, maka bagi petahana yang maju di daerah yang sama, kepada mereka diwajibkan untuk cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara tidaklah menyebabkan jabatan gubernur petahana berkurang dari lima tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang dan disebutkan juga dalam Kepres pengangkatan yang bersangkutan. Cuti di luar tanggungan negara tidaklah mempengaruhi masa jabatan gubernur petahana selama lima tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebelum ada undang-undang yang mewajibkan cuti bagi petahana, Pemohon telah lebih dulu menginginkannya, ketika Pemohon meminta kepada Gubernur Fauzi Bowo yang ketika itu menjadi petahana dalam Pemilihan Gubernur DKI tahun 2012. Bahwa ketika telah menjadi Gubernur dan akan menjadi petahana, Pemohon mempunyai pemikiran yang berbeda, hal itu saya kembalikan kepada Pemohon.


Ketua dan Majelis Hakim yang saya muliakan,


         Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji adalah bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945? Saya melihat tidak ada pertentangan itu. Bahwa norma yang mewajibkan cuti di luar tanggungan negara justru sejalan dengan norma keadilan dan kepastian hukum dan jika dihadapkan dengan para calon gubernur bukan petahana yang maju dalam pemilihan, maka pengaturan tersebut adalah adil dan poroporsional. Demikian pula norma Pasal 28D ayat (3) yang menjamin hak setiap warganegara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah sejalan dengan norma yang mengatur kewajiban cuti bagi petahana.  Seluruh argumen yang dikemukakan Pemohon yang menunjukkan adanya pertentangan norma, antara norma undang-undang dengan norma konstitusi, seluruhnya tidak relevan dan tidak beralasan hukum.


     Kalau norma Pasal 70 ayat (1) huruf a undang-undang yang dimohonkan pengujian ternyata tidak ada pertentangannya dengan norma konstitusi di dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka apakah perumusan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohonkan untuk diuji mengandung sifat multi tafsir sehingga, Mahkamah perlu memberikan tafsir atau memaknai rumusan norma yang multi tafsir itu agar konstitusional sejalan dengan konstitusi? Seperti telah saya katakan di awal tanggapan ini, perumusan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a itu sangat jelas dan terang benderang, yakni setiap kepala daerah petahana ketika melaksanakan kampanye harus, dalam makna wajib hukumnya untuk cuti di luar tanggungan negara. Tidak ada tafsiran lain. Jadi cuti adalah kewajiban bagi petahana.


      Namun apa yang dimohon oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ialah memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa "materi muatan UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur...yang mencalonkan kembali di daerah yang sama, maka petahana tidak diperbolehkan turut serta secara langsung dalam kampanye pemilihan kepala daerah, dengan tidak mengurangi hak dari masyarakat pemilih untuk mengetahui visi, misi dan program petahana tersebut". Apa yang dimohon oleh Pemohon, bukanlah memohon Mahkamah Konstitusi untuk  memaknai rumusan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji agar menjadi konstitusional secara bersyarat, melainkan meminta kepada Mahkamah untuk membuat penafsiran a-contrario  terhadap norma Pasal 70 ayat (3) huruf a dari yang secara harfiah mewajibkan cuti di luar tanggungan negara, menjadi bukan kewajiban melainkan pilihan (opsional).


        Penafsiran a-contrario seperti itu akan menyebabkan MK bertindak menjadi badan legislatif mengubah sebuah pasal undang-undang dan menciptakan norma yang baru, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Saya kuatir, jika permohonan Pemohonan dikabulkan, maka Presiden dan DPR akan menggugat MK dalam perkara sengketa kewenangan. Dan akan terjadilah drama yang menjadi bahan tertawaan semua orang, karena kalau ada perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya  diberikan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi pula yang akan mengadilinya. Maka, bagaimana caranya MK akan mengadili dirinya sendiri sementara ia adalah pihak yang berperkara?


        Atas dasar semua uraian dan alasan yang saya kemukakan tadi, para Yang Mulia, izinkan saya memohon kepada Para Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.


       Terima kasih.
       Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.




Jakarta, 15 September 2016



Yusril Ihza Mahendra


Rabu, 14 September 2016

Cara Pidanakan dan Langkah Hukum Menghadapi Debt Collector

DEBT COLLEKTOR & LEASING

Tips dan langkah hukum untuk menghadapi debt collector adalah sebagai berikut:
1.      Hutang piutang, Kredit dan sejenisnya adalah masuk dalam ranah perdata, artinya jika konsumen atau nasabah atau orang yang mengkredit motor itu belum bisa membayar angsuran atau disebut wanprestasi, maka seharusnya leasing atau pihak yang menghutangkan harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku dan diselesaikan di Pengadilan Negeri dalam kaitannya dengan perkara perdata tersebut. Kemudian penarikan dilakukan setelah ada putusan hakim selaku eksekutorial bukan oleh debt collector, karena yang berwenang dan berhak melakukan penarikan atau eksekusi adalah hakim melalui putusan pengadilan.
Surat tugas dari leasing adalah untuk menagih bukan menarik apalagi mengeksekusi suatu benda yang dipersengketakan karena kewenangan eksekusi adalah pengadilan, jika terjadi kredit macet atau wanprestasi pada konsumen seharusnya langkah hukum yang benar adalah leasing menggugat ke pengadilan baru ketika pengadilan memutuskan motor atau benda milik leasing harus dikembalikan pada leasing maka disitulah nasabah atau konsumen harus mengembalikan barang tersebut, debt collector tidak berhak menarik motor atau mobil dijalan karena sekali lagi, eksekusi adalah kewenangan pengadilan dalam hal ini hakim.

Jika melakukan salah satu tindak pidana maka bisa dilaporkan kepada pihak yang yang berwajib dengan salah satu rumusan pasal dibawah ini:
2.      Pencurian
-          Pasal 362 KUHP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

3.      Pencurian Dengan Kekerasan
-          Pasal 365 KUHP
1)      Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2)       Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
ü  jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
ü  jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
ü  jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
ü  jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3)      Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tuhun.
4)      Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakihntkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

4.      Perampasan
-          Pasal 368 KUHP
1)      Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.
2)       Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

5.      Penghinaan
-          Debt Collector tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum yaitu pasal 310 KUHP: “Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500 ”.

6.      Perbuatan Tidak Menyenangkan
-          Pasal 335 ayat (1) KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.4500 barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

7.      Penganiayaan
- Pasal 351 KUHP
1)      Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, 
2)      Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
3)      Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
4)      Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5)      Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
-          Pasal 170 KUHP
1)      Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2)      Yang bersalah diancam: 
3)      dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 
4)      dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. 
5)      Pasal 89 tidak diterapkan.

8.      Pemalsuan
-          Pasal 263 ayat KUHP
1)      Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
2)      Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
-          Pasal 264 KUHP 
1)      Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
ü  akta-akta otentik;
ü  surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
ü  surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
ü  talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
ü   surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
2)      Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

9.      Turut Serta Melakukan Tindakan Pidana & Penyertaan Dalam Tindak Pidana
-          Pasal 55 KUHP
1.       Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
a.     mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
b.    mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2.      Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
-          Pasal 56 KUHP Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1.      mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2.       mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.

10.  Larangan Menarik Sepihak
-          Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan atau leasing dilarang menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan
-          Harus ada putusan/penetapan dari ketua pengadilan Negeri dan Ketua pengadilan Negeri yang akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR dan R.Bg.
-          Debt Collector bertindak berdasarkan kuasa dari Debitur jadi Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdata dan tidak boleh melanggar undang-undang yang berlaku
-          Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia yang harus disertai oleh aparat kepolisian dan sepengetahuan pengurus RT/RW di mana konsumen selaku kreditur tinggal.
-          Penagihan dengan tidak melanggar hukum berdasarkan PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“PBI”) jo SE BI No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009 (“SEBI”). Dalam PBI dan SEBI ini, diatur bahwa:
1.      Dalam hal bank menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan, maka hal ini wajib diberitahukan kepada pemegang Kartu;
2.       Bank wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank itu sendiri;
3.      Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet;
4.      Bank harus menjamin bahwa penagihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum;
5.      Perjanjian kerjasama antara bank dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggung jawab bank terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.


11.  Fidusia & Fidusia Harus Didaftarkan
-          berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
-          Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADlLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
-          Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
-          Pasal 15  ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”
-          Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sudah mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku, dengan kata lain untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia maka harus dipenuhi bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Kreditur yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen atau hak didahulukan (J. Satrio, 242 -243)
-          Konsekwensi lain dengan tidak didaftarkannya suatu obyek jaminan fidusia adalah apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka baru dapat dimintakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia

12.  Cara Eksekusi Jaminan Fidusia
1.      Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jarninan Fidusia karena menurut pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR dan R.Bg.
2.      Pasal 29 UUJF, tentang Eksekusi, yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusi dapat dilakukan dengan cara (a) pelaksanaan title ekskutorial sebagaimana pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 15 UUJF), maka dampaknya tidak ada lagi upaya hukum biasa yang bisa dilakukan, seperti verset (perlawanan), banding, kasasi. Karena disamakan dengan putusan pengadilan yang telah “Inkrach” maka pelaksaannya eksekusi jaminan fidusia juga sama dengan eksekusi pengadilan, (vide pasal 4 Undang –undang No 14 tahun 1970, Pokok-pokok kekuasaan kehakiman) yakni berdasarkan HIR bab IX tentang melaksanakan putusan hakim. Hakim akan memanggil, memperingatkan (an manning) hingga eksekusi yang dilakukan oleh juru sita. Terkait dengan proses eksekusi inilah juru sita pengadilan bisa meminta bantuan aparat polisi terkait dengan proses tersebut. Hal itu dapat pula dilihat pada pasal 441 R.v., yang menyatakan secara jelas, “Kreditur yang memegang keputusan atau akte yang mengandung title eksekutorial bisa langsung menghubungi dan minta juru sita untuk melaksanakan penyitaan atas harta debitur.
3.       Pelelangan Umum atau Parate eksekusi
Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya, oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di  mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk inelunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan urnum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
4.      Penjualan di bawah tangan.
Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
a.      Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
b.       Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
c.       Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
d.     Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut.
e.      Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
5.      Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan.
Eksekusi terhadap barang tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan maksud pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
6.       Eksekusi lewat gugatan biasa
Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Sebab, keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.

13.  Kesepakatan dan kuasa tidak sah
-          Pasal 1321 KUHPerdata tentang tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diprolehnya dengan paksaan atau penipuan.

14.  Perlindungan Konsumen
a.       Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
b.      Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama­sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
c.       Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.
d.      BAB III UU Perlindungan Konsumen, pada Pasal 4 Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
e.       Bab V Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 dinyatakan, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
f.       Akta Notarial ada, maka akte notariil tersebut dibuat dengan kuasa dari konsumen. Hal ini jelas-jelas melanggar pasal 18 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
g.      Penalti, dengan pengubah pembayaran dari kredit menjadi tunggal bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK
h.      Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia yang harus disertai oleh aparat kepolisian dan sepengetahuan pengurus RT/RW di mana konsumen selaku kreditur tinggal.

15.  Perusahaan Pembiayaan
-          Kegiatan Perusahaan Pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain:
1.      Sewa Guna Usaha;
2.      Anjak Piutang;
3.      Usaha Kartu Kredit; dan/atau
4.      Pembiayaan konsumen
-          Menurut terjemahaan bahasa Indonesia, Lembaga pembiayaan leasing disebut dengan sewa guna usaha, yaitu suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam bentuk alat-alat produksi. lembaga pembiayaan Leasing yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.Kep.122/MK/IV/2/1974, 2 Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974  tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha leasing.

16.  Asas –asas
-          Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa: ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
-          Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
-          Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdata disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsesualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian.
-          Pasal 1338 asas  kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya